Resume Jabatan Fungsional Guru

DASAR HUKUM
KEP MENPAN NO. 84/1993 TANGGAL 24 1993
SKB NO. 0433/P/1993 dan NO. 25 TAHUN 1993 TANGGAL 24 DESEMBER 1993

PENGANGKATAN PERTAMA KALI
A. PNS YANG DIANGKAT UNTUK PERTAMA KALI DALAM JABATAN GURU HARUS
MEMENUHI SYARAT .
1. Diploma II keguruan dalam bidang yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang
ditentukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau menteri Agama.
2. Diploma III Keguruan atau Diploma III atau yang steingkat dan akta III yang ditentukan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Diploma III atau yang setingkat dan Akta III dalam bidang yang sesuai kualifikasi
pendidikan oleh departemen yang bersangkutan.
B. Persyaratan ijasah tersebut apabila tidak dapat dipenuhi dapat diangkat dari lulusan SPG
atau PGA (PGA 6 Tahun)
C. Penganngkatan untuk pertama kali adalah pengangkatan PNS dalam jabatan guru setelah
melalui CPNS
D. Untuk menentukan jabatan guru digunakan angka kredit yang berasal dari unsur utama dan
unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

PERSYARATAN LAIN
Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan guru dapat dipertimbangkan dengan ketentuan disamping memenuhi syarat diatas, diharuskan pula mengikuti syarat sebagai berikut :
A. Mempunyai pengalaman mengajar atau bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
B. Usia setinggi-tingginya 51 tahun
Pangkat yang ditetapkan bagi pns adalah sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan guru ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki PNS yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

PEMBEBASAN SEMENTARA
Guru dibebaskan sementara dari jabatannya apabila
A. Dalam jangka waktu
1. 6 tahun sejak diangkat dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit
minimal yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat jabatanm bagi guru utama madya ke
bawah
2. setiap 2 tahun sejak menduduki jabatan Guru Utama tidka dapat mengumpulkan angka
kredit sekurang-kurangnya 40 dari unsur utama
B. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan guru
C. Tugas belajar lebih dari 6 bulan
D. Dijatuhi hukuman disiplin PNS dengan tingkat hukuman sedang atau berat
E. Diberhentiakn sementara sebagai PNS
F. Cuti diluar tanggungan negara

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
A. Guru Utama Madya ke bawah diberhentikan dari jabatannya apbila dalam jangka waktu 3
tahun sejak dibebaskan sementara tanpa alasan yang sah tidak dapat mengumpulkan angka
kredit sekurang-kurangnya 40 dari proses belajar mengajar atau bimbingan
B. Guru Uta diberhentikan dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 1 tahun sejak
dibebaskan tanpa alsan yang sah tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-
kurangnya 40 dari proses belajar mengajar atau bimbingan.
C. Guru diberhentikan apabila dijathui hukuman disiplin PNS dengan tingkat hukuman disiplin
berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kecuali penurunan pangkat

PENGANGKATAN KEMBALI
A. Guru yang dibebaskan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit diangkat
kembali setelah guru yang bersangkutan dapat mengumpulkan angka kredit yang
disyaratkan.
B. Guru yang ditugaskan diluar jabatan guru , dapat diangkat kembali dalam jabatannya apabila
telah selesai melaksanakan tugas diluar jabatan guru.
C. Guru yang dijatuhi hukuman disiplin sedang / berat berupa penurunan pangkat atau
pembasan dari jabatan berdasarkan PP 30 Tahun 1980 dapat diangkat kembali dalam
jabatan guru apabila masa berlaku hukuman disiplin telah berakhir.
D. Guru yang dibebaskan sementara karena cuti diluar tanggungan negara dan telah diangkat
kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan guru.
E. Guru yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasarkan PP No. 4
tahun 1966 dapat diangkat kembal dalam jabatan guru apabla berdasarkan keputusan
pengadilan yang telah mempunya kekatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau
dijatuh pdana percobaan.
F. Guru yang dibebaskan sementara sebagaiamana ayat 1 apabila telah mencapai batas usia
pensiun yaitu 60 tahun, maka dalam masa pemberhentian sementara, guru yang
bersangkutan diberhentukan sebagai PNS.

Apabila di kemudian hari resume ini terdapat kesalahan akan dikoreksi sebagaimana mestinya, semoga bermanfaat bagi pembaca.

Penyerahan SK CPNS Formasi Honorer TA 2005

Kurang lebih 6 (enam) bulan melaksanakan pemberkasan, akhirnya nota persertujuan pemberian NIP bagi 297 CPNS telah selesai dan diserahkan kepada BKD Jombang. Namun dari 297 CPNS yang turun nota persetujuannya baru 249 CPNS hal ini disebabkan persyaratan administrasi yang belum lengkap.
Rinciannya adalah sebanyak 46 CPNS belum lengkap persyaratan administrasinya, dan 2 CPNS terdapat persyaratan administrasi yang belum sesuai dengan formasi. Disamping 48 CPNS tersebut, masih terdapat 77 tenaga honorer yang belum turun nota persetujuan pemberian NIP, ke tujuh puluh tujuh honorer tersebut adalah honorer "usia kritis".

Ujian Dinas Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah

Sedang diproses

Latihan Pemantapan Jabatan CPNS Formasi Honorer TA 2005

Mulai tanggal 10 Desember 2006 s/d 13 Desember 2006, sebanyak 249 CPNS mengikuti kegiatan pembekalan dengan materi pembekalan diantaranya Dinamika Kelompok, Manajemen Kepegawaian, Etika Organisasi Pemerintah, Disiplin Pegawai, Tata Naskah, KORPRI, NARKOBA, Wasbang dalam Kerangka NKRI, Ideologi Pancasila, Tim Buliding, Jam Pimpinan, Program Ko Kurikuler (PBB, SKJ, ESQ, Giat Peleton, Penjelasan Teknis, Bakti Sosial)

PANCA PRASETYA KORPRI

PANCA PRASETYA
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KAMI ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA ADALAH INSAN YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA:

1. SETIA DAN TAAT KEPADA NEGARA KESATUAN DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945;

2. MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN BANGSA DAN NEGARA,SERTA MEMEGANG TEGUH RAHASIA JABATAN DAN RAHASIA NEGARA;

3. MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DAN MASYARAKAT DIATAS KEPENTINGAN PRIBADI DAN GOLONGAN;

4. BERTEKAD TERUS MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA SERTA KESETIAKAWANAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA ;

5. BERJUANG DENGAN JUJUR MENEGAKAN KEADILAN, MENINGKATKANKESEJAHTERAAN DAN PROFESIONALISME

PROSEDUR PENSIUN PNS PEMKAB JOMBANG

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa sejak bulan Oktober 2006, BKD Jombang telah menjalin kerjasama dengan PT TASPEN dalam bidang Pensiun. Kerjasama ini guna meningkatkan pelayanan bagi PNS yang sudah mencapai batas usia pensiun.

Hasil yang diperoleh dari kerjasama ini adalah kemudahan pengurusan hak-hak pensiun, apabila sebelumnya seorang PNS harus mengurus pensiun di Surabaya dengan adanya kerjasama ini cukup diurus di BKD Jombang.
Proses kerjasama ini adalah sebagai berikut :
BKD Pemkab Jombang membuat daftar nama PNS yang diprediksikan telah mencapai batas usia pensiun.
Dari daftar tersebut, BKD mengirimkan surat pemberitahuan kepada PNS yang bersangkutan untuk mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk proses pensiun.
Adapun berkas – berkas yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :
a) Mengisi Daftar Peserta Calon Peserta Pensiun (DPCP).
b) Foto Kopi SK Calon Pegawai (CAPEG).
c) Foto Kopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir.
d) Foto Kopi Kartu Pegawai (KARPEG).
e) Foto Kopi Surat Nikah.
f) Foto Kopi Kartu Keluarga.
g) Foto Kopi DP-3 Terakhir.
h) Bagi anak yang berusia 21 tahun ke atas disertakan Surat Keterangan masih kuliah dan Akta Kelahiran.
i) Surat Keterangan tidak pernah mendapat Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dalam 1 (satu) tahun terakhir untuk mendapatkan Kenaikan Pangkat Pengabdian.
j) Pas Foto terbaru 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.
Setelah berkas terkumpul, pada hari yang telah ditentukan oleh BKD dan PT TASPEN, PNS tersebut dikumpulkan untuk diteliti berkasnya dan apabila terdapat kekurangan agar dapat segera dicukupi.
Proses selanjutnya adalah PNS yang telah mencapai batas usia pensiun diwajibkan memiliki nomor rekening yang dipergunakan untuk menerima hak pensiunya.

Untuk bulan Oktober dan Nopember 2006 kurang lebih 40 PNS telah terproses dan menerima hak-hak pensiunnya.

TELAHAAN STAF

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sangat penting kita karyawan Pemkab Jombang untuk dapat menyampaikan saran kepada pimpinan tentang persoalan atau tugas - tugas yang sedang kita kerjakan.

Adapun salah satu sarananya adalah TELAAHAN STAF dengan komposisi atau tata urut penyampaian sebagai berikut :

1. POKOK PERSOALAN
2. PRA ANGGAPAN
3. FAKTA YANG BERPENGARUH TERHADAP PERSOALAN
4. PEMBAHASAN / ANALISIS
5. KESIMPULAN
6. SARAN / TINDAK LANJUT

Demikian sedikit ilmu, semoga dapat bermanfaat dan meningkatkan wawasan kita.